Jumat, 31 Oktober 2014
RSS

Aturan Pengendalian BBM Subsidi dan Upaya Hemat Energi Diumumkan Akhir Mei

JAKARTA - Kebijakan Pemerintah tentang pengendalian BBM bersubsidi dan upaya hemat energi akan diumumkan pada akhir bulan Mei 2012 dan mulai berlaku mulai 1 Juni 2012.

“Rencana akan kita umumkan sebelum akhir bulan ini, dan akan berlaku mulai 1 Juni,” jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik baru-baru ini seperti dilansir dari kantor Kementerian ESDM.

Lebih lanjut Jero Wacik menjelaskan, kebijakan  penghematan ini yang akan diteken akhir Mei ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM.

Menurut Menteri, untuk sanksi dan pengawasannya akan diatur dalam Permen. “Sanksinya macam-macam, mulai dari sanksi administrasi. Untuk aturan terkait penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah, pengawasannya melalui Sekjen masing-masing,” ujarnya.

Pengawasan penggunaan BBM non subsidi di lingkungan Pemerintah, lanjut Jero Wacik, akan dilakukan melalui kupon BBM non subsidi. “Pelat merah lebih gampang pengawasannya, untuk kendaraan pelat hitam akan dibagi kupon BBM non subsidi,” tambahnya.

Kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dan upaya hemat energi yang akan diteken terdiri dari 5 poin utama. Pertama, seluruh kendaraan operasional Pemerintah dan BUMN harus menggunakan BBM non subsidi. Kedua, usaha perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Ketiga, mempercepat program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG), yang akan dimulai di Pulau Jawa. Keempat, melarang PLN membangun pembangkit listrik baru berbasis BBM, dan menggantikan yang ada dengan non BBM. Yang kelima, kampanye dan gerakan hemat energi secara masif, dimulai dari gedung-gedung dan rumah dinas pemerintah.

 

Banner
Site Design by Yanhr - learn Joomla! in fast and easy way