Jumat, 31 Oktober 2014
RSS

Kabar dari PN. Jaksel, Tentang Gugatan Pembatalan Kontrak Karya Freeport

Pada hari Selasa lalu, tanggal 8 November 2011 kembali dilangsungkan sidang gugatan terhadap Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia oleh IHCS bersama Para Tergugat yang mana pada sidang tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim Suko Harsono dengan  panitera pengganti Tridrajat dengan agenda jawaban/eksepsi dari Para Tergugat. Persidangan tersebut dihadiri oleh semua pihak kecuali dari pihak tergugat III yang terlambat hadir, Kuasa Hukum Tergugat III (Presiden RI) baru hadir ketika persidangan telah selesai beberapa saat, dan menyerahkan jawabannya kepada penggugat diluar sidang, akan tetapi disaksikan oleh ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Adapun Jawaban/Eksepsi Para Tergugat secara garis besar memiliki kesamaan satu sama lain, namun dengan alasan yang berbeda diantaranya:

Masalah Kompetensi Absolute: yakni peradilan umum tidak berwenang mengadili masalah gugatan ini.

Tergugat I (Menteri ESDM) : berargumen bahwa Kontrak Karya ini adalah kebijakan Menteri ESDM (Pemerintah) maka dengan itu adalah menjadi objek Tata Usaha Negara (TUN)

Tergugat II, III (PT. Freeport Indonesia dan Presiden RI) : perselisihan Kontrak Karya ini adalah wilayah Pengadilan Arbitrase bukan Peradilan Umum.

Turut Tergugat (DPR RI) : sama seperti Jawaban Tergugat I, bahwa Gugatan terkait Kontrak Karya ini bagian dari ruang lingkup TUN bukan Perdata.

Jawaban Penggugat (IHCS) :

Tergugat I : Inti persoalan yang dipermasalahkan dalam Gugatan ini bukan masalah kebijakannya, akan tetapi Menteri ESDM sebagai Tergugat I tidak menjalankan PP No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif PNBP yang telah menetapkan besaran royalti, karena tidak dijalankannya PP tersebut, maka negara dirugikan dan PP tersebut telah dilanggar, maka dari itu kita menggugatnya dalam format gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Tergugat II & III: dalam pasal 32 kontrak karya dikatakan bahwa, ”…… pelaksaan operasi pesetujuan ini diatur, tunduk  kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia yang saat ini berlaku.”

Adapun masalah arbitrase yang terdapat dalam Pasal 21 adalah apabila terjadi masalah Wanprestasi yaitu salah satu pihak tidak menjalani point-point kesepakatan kontrak, adapun setiap perjanjian adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang telah diperjanjikan dalam Pasal 32 Kontrak Karya tersebut. Jika tidak mengikuti peraturan perundang-undangan maka hal itu patut diduga telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Masalah Legal Standing (Hak Gugat Organisasi)

Para Tergugat beranggapan penggugat sebagai organisai Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) yang bergerak dibidang HAM tidak berhak untuk melakukan gugatan ini, karena gugatan ini bukanlah permasalahan HAM akan tetapi masalah Pendapatan Negara Bukan Pajak /PNBP.

Jawaban:

Perlu dijelaska disini, pemahaman Tergugat mengenai Hak Asasi Manusia adalah terbatas hanya Hak Asasi Manusia dalam rumpun hak-hak Sipil dan Politik atau lebih dikenal hak-hak Sipol, padahal ada rumpun Hak Asasi Manusia lainnya yakni Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau lebih dikenal dengan Hak  EKOSOB atau Ecosoc Right. karena tidak dibayarkannya royalti sesuai dengan PP No.45 Tahun 2003 maka potesi terlanggarnya hak Ekosob warga negara sangatlah besar.

Masalah gugatan Error in Persona

Masing masing tergugat merasa tidak pantas digugat

Jawaban :

Tergugat I digugat karena sebagai penanda tangan langsung kontrak karya sebagai perwakilan pemerintah

Tergugat II digugat karena sebagai perusahaan yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga sebagai penerima dan penandatangan kontrak pertambangan.

Tergugat III adalah sebagai penanggung jawab atas penandatanganan kontrak-kontrak karya Pertambangan  dan juga sebagai Presiden yang merupakan atasan dari Menteri (ESDM).

Turut Tergugat digugat karena tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas kebijakan pemerintah dalam hal ini kontrak karya.

Masalah Gugatan Kabur/ Obscuur Libel

Tuntutan tidak jelas karena jenis gugatannya PMH atau Wanprestasi

Jawaban:

Gugatan yang penggugat ajukan adalah PMH, indikasinya adalah: adanya pelanggaran hukum, adanya kelalaian, adanya kerugian.

Masalah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Hubungan Hukum dalam hal ini.

Sehingga penggugat tidak berhak menuntut tergugat/ ganti rugi

Jawaban :

Penggugat sebagai pegiat HAM berhak menuntut gantirugi, karena dengan tidak ditaatinya PP No.45 Tahun 2003 adalah berkurangnya PNBP yang seharusnya dapat digunakan oleh Negara untuk kemudian pengunaannya diperuntukkan sebasar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai prinsip-prinsip pengelolaan kekuangan Negara.

Masalah Gugatan Kurang Pihak

Para Tergugat beranggapan seharusnya Menteri keuangan juga ikut digugat oleh penggugat

Jawaban

:Menteri keuangan memang sengaja tidak dimasukkan sebagai pihak, karena tidak ada hubungannya secara langsung. Kalaupun ada masalah PNBP, akan tetapi masalah PNBP disini adalah yang berlaku pada kementerian ESDM.

Demikian perkembangan terbaru dari Persidangan gugatan pembatalan Kontrak Karya Freeport yang diajukan oleh IHCS di PN. Jaksel. Selanjutnya persidangan ini akan dilanjutkan Hari Selasa, 15 November 2011, pukul 10.00 dengan agenda Replik dari PENGGUGAT.

Banner
Site Design by Yanhr - learn Joomla! in fast and easy way