Rabu, 17 September 2014
RSS

PT INA Touna Mining Angkat Kaki Akibat Moratorium

 

PALU-- PT INA Touna Mining telah angkat kaki dari Desa Uekuli dan Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una (Touna). Seluruh  peralatan tambang seperti Buldozer, Truk, dan Tongkang telah dievakuasi. Alat-alat berat ini ditarik setelah dalam beberapa tiga bulan terakhir Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan moratorium atas aktivitas tambang PT INA Touna Mining. Meski demikian, hingga saat ini Surat Keputusan (SK) tentang moratorium belum juga diterbitkan oleh Bupati Touna.

 

PT INA Touna Mining beroperasi pada tanggal awal november 2011 atas persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yang diterbitkan Bupati Touna. Luas areal konsesi tambang biji besi itu izin konsesi seluas 9.925 hektar.

" Kehadiran perusahaan ini memantik reaksi keras dari masyarakat Tojo terutama Betaua dan Uekuli," ungkap Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Sulawesi Tengah, Andika melalui email, Rabu (25/04).

Menurut Andika ada tiga hal besar yang membuat warga menolak kehadiran perusahaan tambang tersebut,

Pertama, produksiudang milik petambak setempat merosot. Penghasilan setiap bulan-nya para penambak udang biasanya mencapai 200 Kilogram per bulan. Tetapi setelah PT. Ina Touna Mining operasi diwilayah tersebut turun menjadi 40 kilogramperbulan. Sebab utama penurunan hasil panen udang adalah akibat limbah (bakan bakar) kapal milik PT. Ina Touna Mining yang dibuangke-laut hingga mencapai 10 liter perhari;

Kedua, kehadiran perusahaan telah menciptakan konflik antar Desa Betaua dan Desa Uwekuli soal tapal batas desa. Bupati Tounatelah menggeser tapal batas sejauh 480 M dari lokasi sebelumnya masuk dalamDesa Betaua untuk kepentingan pembangunan terminal nikel, atau pelabuhan PT INA Touna Mining;

Ketiga, PT. INATouna Mining memegang izin konsesi seluas 9.925ha. dan sebagian besar wilayah konsesi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung yang merupakan cadangan air bari konsumsi sehari-hari dan kebutuhan pertanian masyarakat.

Oleh karena itu, JATAM Sulawesi Tengah mendesak:

1)      Bupati Tojo Una-Una untuk tidak memberikan ruang yang kedua bagi PT Ina Touna Mining maupun Perusahaan yang lain untuk mengolah tambang di wilayah itu;

2)      Pemerintah harus bekerja membentuk komite land reform (pokja pembagian tanah) untuk membagi lahan konsesi tambang tersebut pada petani yang tidak bertanah, dan petani penggarap sesuai amanat Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960.

 

Banner
Site Design by Yanhr - learn Joomla! in fast and easy way