Rabu, 01 Oktober 2014
RSS

Akibat Permen No. 7 Tahun 2012 PT HPAM Rumahkan 3500 Karyawan

JAKARTA--Maghfur Lasah, Direktur SDM Harita Prima Abadi Mineral (HPMA), Ketapang Kalimantan Barat, menyatakan telah merumahkan 3500 orang karyawannya akibat diberlakukan larangan ekspor bahan mentah tambang dalam Permen No. 7 Tahun 2012.

" Sejak larangan ekspor oprasional dihentikan sejak awal Mei, gak ada pemasukan. Biaya perusahan naik. Gak ada pemasukan, dirumahkan dulu 3500, tahap kedua efsisiensi karyawan rasionalisasi 50%,

Selin itu  kontraktor  jumlahnya 3007 akan merumahkan karyawannya lebih besar lagi karena alat-alatnya berhenti semua," keluh Magfur saat ditemui PME, Jakarta, Rabu (13/06).

Beberapa waktu lalu Dirjen Minerba Thamrin Sihete menyatakan Permen No. 7 Tahun 2012 bertujuan mengamankan cadangan mineral, selain itu pihaknya melihat gejolak dilapangan banyak perusahaan tambang yang menaikan kapasitas produksinya sehingga dikwatirkan akan berdapak pada cadangan mineral nasional.

" Jika pemerintah kwatir dengan peningkatan pruduksi, saya kira itu berlebihan. Kami juga harus melihat berapa banyak cadangan kita. Persahaan punya kapasias dan data2 cadangan, jadi gak mungkin," papar Maghfur.

Dengan terbitnya Permen tersebut, dan adanya ketentuan pajak biaya keluar sebesar 20%,  menurutnya, PT. HPMA harus merenegosiasi dengan buyer.

" Pajak tersebut  jelas sangat berpengaruh besar pada margin. Kita harus renegosiasi dg buyer," tegasnya.

Maghfur mengatakan, Kapsitas produksi PT. HPMA saat ini 2 juta MT bauksit per bulan, lokasi tambang di Kalimantan Barat. Eksport saat ke China semua.

" Kita ingin sesuai apa yang sudah digariskan, ketentuan yang berlaku seperti batu bara," pungkasnya.

Banner
Site Design by Yanhr - learn Joomla! in fast and easy way